Inilah Alasan PDIP Tumbangkan Ahok

29 May 2016- 20:00 PM

JAKARTA, KMI- Untuk mengalahkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) pada Pilgub 2017 mendatang, PDI Perjuangan dan Partan Gerindra melakukan penjajakan untuk berkoalisi. Gerindra pun sudah merekomendasikan tiga nama kepada PDIP untuk dibahas layak tidaknya diusung untuk Pilgub DKI.

" Saya berpendapat bahwa dalam beberapa waktu kedepan banyak kader PDIP yang berani secara terbuka mengkritik Ahok karena Kondisi seperti itu diperkuat semakin meluasnya tuntunan mahasiswa dan publik untuk menumbangkan Ahok," kata pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah.

Partai Demokrasi indonesia perjuangan ( PDIP ) akan mengikuti arus gerakan mahasiswa dan publik yang menginginkan Ahok jatuh dari kekuasaannya. Sengaja mereka Berkomplot dengan GERINDRA, PKS dan PAN.

Meskipun pihaknya sudah bertemu dengan Gerindra , dirinya mengatakan, kalau hasil pertemuan tersebut belum dilaporkan kepada ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pihaknya, lanjutnya, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan para partain politik lain.

"Belum (lapor ke Megawati), Karena kita rapat partai ini mingguan. Dan kebetulan tiap minggu juga kita bangun komunikasi politik dengan kekuatan parpol, minggu lalu dengan PKS. Kemarin Gerindra, Minggu depan dengan PAN. Kita terus lakukan safari, komonikasi politik. Perkembangan dari waktu kewaktu akan kita laporkan ke DPR," pungkasnya. (ay/nm/)

Read More

Akom Tidak Suka KPK Beritakan Anggota DPR yang Telat Setor LHKPN

JAKARTA, KMI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menjadikan keterlambatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai bahan pemberitaan.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, kalau punya niat baik sampaikan hal tersebut secara tertulis kepada pimpinan DPR. “Soal LHKPN ini, tolonglah KPK tulis surat ke pimpinan DPR agar pimpinan bisa mendorong anggota Dewan segera memenuhi kewajibannya menyerahkan LHKPN,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (28/5).

Ade menutrkan, dari keseluruhan 560 anggota DPR, sebagaimana yang disampaikan Sekjen DPR, tinggal sekitar 150 orang wakil rakyat yang belum menyerahkan LHKPN, terdiri dari dua kategori.

“Kategori A adalah kelompok yang sama sekali sekali belum menyampaikan LHKPN dan kategori B belum melakukan update terhadap LHKPN yang sebelumnya sudah diserahkan oleh anggota DPR ke KPK,” katanya.

Menurutnya, untuk mengisi formulir LHKPN tersebut bukan pekerjaan yang sederhana, sebab terlalu banyak hal teknis yang harus dipenuhi.

“Kalau KPK mau menjelaskan secara tertulis kepada pimpinan DPR tentang siapa saja dari anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN tersebut, pasti pihak kesekjenan akan membantu dengan cara memberikan bimbingan karena masalahnya sangat teknis,” tandasnya. (BN)

Read More