Tentang Janji Jokowi, Datang ke Hambalang dan Naik Helikopter Prabowo

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini dijadwalkan berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo adalah pesaing Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Dalam catatan detikcom, pertemuan hari ini sudah menjadi janji Jokowi dua tahun lalu. Dua tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 17 Oktober 2014 Jokowi yang saat itu belum dilantik menjadi Presiden ke-7 RI mendatangi rumah Prabowo di jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan singkat Prabowo Subianto dan Jokowi berlangsung cair dan penuh tawa. Sisa-sisa 'panasnya' suhu Pilpres 2014 pun tak lagi terasa. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengundang Jokowi datang ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di ujung pertemuan, Jokowi berjanji untuk datang ke kediaman Prabowo di Hambalang. "Untuk janji ke Hambalang, saya sanggupi untuk hadir," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Prabowo di Jl Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014) lalu. Jokowi menuturkan, sebenarnya dia sudah lama ingin menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang. Namun, belum pernah ada kesempatan. "Sebetulnya kami sudah akan ke sana naik helikopternya Pak Prabowo bulan Januari. Tetapi situasi tidak memungkinkan, terima kasih kami masih diundang," ujarnya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo di jalan Kertanegara saat itu berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Usai pertemuan keduanya melakukan jumpa pers bersama. Interaksi keduanya terlihat cair dan saling lempar canda. Hari ini Jokowi memenuhi janjinya untuk datang ke rumah Prabowo di Hambalang. Akankah Jokowi naik helikopter milik Prabowo? (Ay-ay)

Sumber - Detik.com

Read More

Inilah Alasan PDIP Tumbangkan Ahok

29 May 2016- 20:00 PM

JAKARTA, KMI- Untuk mengalahkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) pada Pilgub 2017 mendatang, PDI Perjuangan dan Partan Gerindra melakukan penjajakan untuk berkoalisi. Gerindra pun sudah merekomendasikan tiga nama kepada PDIP untuk dibahas layak tidaknya diusung untuk Pilgub DKI.

" Saya berpendapat bahwa dalam beberapa waktu kedepan banyak kader PDIP yang berani secara terbuka mengkritik Ahok karena Kondisi seperti itu diperkuat semakin meluasnya tuntunan mahasiswa dan publik untuk menumbangkan Ahok," kata pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah.

Partai Demokrasi indonesia perjuangan ( PDIP ) akan mengikuti arus gerakan mahasiswa dan publik yang menginginkan Ahok jatuh dari kekuasaannya. Sengaja mereka Berkomplot dengan GERINDRA, PKS dan PAN.

Meskipun pihaknya sudah bertemu dengan Gerindra , dirinya mengatakan, kalau hasil pertemuan tersebut belum dilaporkan kepada ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pihaknya, lanjutnya, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan para partain politik lain.

"Belum (lapor ke Megawati), Karena kita rapat partai ini mingguan. Dan kebetulan tiap minggu juga kita bangun komunikasi politik dengan kekuatan parpol, minggu lalu dengan PKS. Kemarin Gerindra, Minggu depan dengan PAN. Kita terus lakukan safari, komonikasi politik. Perkembangan dari waktu kewaktu akan kita laporkan ke DPR," pungkasnya. (ay/nm/)

Read More

Akom Tidak Suka KPK Beritakan Anggota DPR yang Telat Setor LHKPN

JAKARTA, KMI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menjadikan keterlambatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai bahan pemberitaan.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, kalau punya niat baik sampaikan hal tersebut secara tertulis kepada pimpinan DPR. “Soal LHKPN ini, tolonglah KPK tulis surat ke pimpinan DPR agar pimpinan bisa mendorong anggota Dewan segera memenuhi kewajibannya menyerahkan LHKPN,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (28/5).

Ade menutrkan, dari keseluruhan 560 anggota DPR, sebagaimana yang disampaikan Sekjen DPR, tinggal sekitar 150 orang wakil rakyat yang belum menyerahkan LHKPN, terdiri dari dua kategori.

“Kategori A adalah kelompok yang sama sekali sekali belum menyampaikan LHKPN dan kategori B belum melakukan update terhadap LHKPN yang sebelumnya sudah diserahkan oleh anggota DPR ke KPK,” katanya.

Menurutnya, untuk mengisi formulir LHKPN tersebut bukan pekerjaan yang sederhana, sebab terlalu banyak hal teknis yang harus dipenuhi.

“Kalau KPK mau menjelaskan secara tertulis kepada pimpinan DPR tentang siapa saja dari anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN tersebut, pasti pihak kesekjenan akan membantu dengan cara memberikan bimbingan karena masalahnya sangat teknis,” tandasnya. (BN)

Read More

Seminar Kaukus Muda Indonesia

Read More

DIANCAM PREMAN, AHOK TERJUNKAN TANG PERANG MILIK TNI!

 JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam akan menurunkan tang perang milik TNI angkatan udara untuk menghadapi para preman dikawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Bahkan, Ahok menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah takut dengan ancaman siapapun, termasuk para preman Kalijodo.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut, bahwa sudah seharusnya kawasan kalijodo dinormalisasikan sebagai lahan hijau di Ibu Kota. Karena, Ahok menilai, kawasan tersebut sudah menjadi target pemprov DKI sejak dulu. Pasalnya, tak hanya meresahkan warga disekitar, maraknya perjudian dan prustitusi dikawasan tersebut telah menjadi lahan subur praktik haram oknum tak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, suami dari Veronica Tan itu, meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat merealisasikan rencana pemerintah DKI dalam mengembalikan fungsi sungai sebagaimana yang telah tertuang didalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.

Sebelumnya, perwakilan preman kalijodo menyampaikan peringatan berupa ancama yang ditujukan kepada Gubernur Ahok. Para preman menilai, langkah Ahok tersebut akan semakin mempersulit warga sekitar yang sejak lama sudah menggantungkan nasib di bantaran angke tersebut. Tak hanya itu, preman juga mengaku tak segan untuk melawan Ahok, jika benar akan membongkar paksa lapak mereka.

OLEH: AYNUL HASAN

Read More

KPK tangkap tangan Perdata Mahkamah Agung

Jakarta - KPK menangkap tangan Kasubdit Kasasi dan PK Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna (sebelumnya disebut Andri Setyawan-red). KPK menyebut menangkap Andri atas suap dari pengusaha IS dan pengacara ALE.

"Suap terkait permintaan penundaan salinan putusan kasasi, kasus korupsi" jelas Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha dalam jumpa pers, Sabtu (13/2/2016).

Penangkapan dilakukan pada Jumat (12/2) malam. Priharsa menyebutkan, Andri ditangkap di rumahnya di Gading Serpong dan ditemukan uang Rp 400 juta. Sedang pengusaha IS ditangkap di apartemennya. KPK juga menangkap pengacara ALE.

"Sopir IS dan dua orang petugas keamanan tempat domisili ATS juga diamankan," tutur Priharsa.(an/em/lf)

Read More

Gerakan pemuda Ansor kini Sudah Siap Bubarkan FPI!

GP Ansor Siap Bubarkan FPI!

on 23 Jan 2016 at 15:13 WIB

News KMI, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) siap membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut akan segera dilakukan jika pemerintah tak berani bertindak tegas pada organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu.

"Kalau pemerintah tidak tegas, maka GP Ansor bersama elemen lain akan merencanakan langkah pembubaran paksa FPI," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat GP Ansor Abdul Malik Haramain di Jakarta, Senin (2/6).

Malik mengemukakan hal itu terkait aksi massa FPI yang menyerang aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, Ahad (1/6) siang kemarin. Di antara yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah KH Maman Imanulhaq Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat.

Menurut Malik, tindakan FPI tersebut merupakan bentuk arogansi kelompok yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan harus dilawan. "Pelaku kekerasan, FPI, harus dibubarkan karena telah berperilaku barbar di negara demokratis," tandasnya.

Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan tindakan FPI tidak dapat ditolerir lagi. "Tindakan anarkis FPI mengancam kehidupan berbangsa di negeri ini," kata Sekretaris Jenderal Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa M.N. Purnamasidi.


Dikatakannya, banyak fakta yang menunjukkan FPI sering melakukan pelanggaran hukum dan main hakim sendiri terhadap warga masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka. Artinya, FPI tidak bisa hidup berdampingan dengan damai dengan warga masyarakat yang berbeda pandangan.

Garda Bangsa menyatakan akan mencari sendiri pelaku penganiayaan terhadap anggota AKKBB yang di dalamnya termasuk Kiai Maman yang juga anggota Dewan Syura DPP PKB jika polisi enggan menangkap mereka.

Sumber : Indoheadlinenews.com

Read More

Jokowi Tolak Usulan Penambahan Kewenangan BIN

on 23 Jan 2016 at 12:30 WIB

(Kaukusmudaindonesia.blogspot.com)



Presiden Joko Widodo menolak usulan Badan Intelejen Negara (BIN) yang meminta penambahan kewenangan untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Jokowi lebih menginginkan agar BIN menjalankan fungsi sebagai lembaga informan yang memberi informasi bagi lembaga penegak hukum yang melakukan penindakan.
‎
"BIN ini kan undang-undangnya BIN. Arahan Bapak Presiden ya tetap, kalau penegakan hukum kan tetap pada polisi, BIN tidak," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Jakarta, Jumat, (22/1/2016).
‎
Kendati demikian, menurut Yasonna, usulan BIN masih akan dikaji oleh pemerintah. Namun, meski dibahas tapi tak akan masuk dalam revisi Undang-Undang Terorisme.

"Artinya, kita kaji secara mendalam, tetapi tadi Pak Panglima juga mengatakan BIN adalah mata dan telinga presiden, kalau ada informasi dari BIN, serahkan ke Polri, serahkan ke Jaksa, kira-kira begitu. Karena ini kan (yang dibahas) revisi UU Terorisme, bukan revisi UU BIN," ucap Yasonna.

Kepala BIN Sutiyoso mengaku sudah mendeteksi adanya jaringan terorisme serta aktivitasnya sejak 25 November 2015 lalu. Saat itu, sekitar 100 simpatisan ISIS pulang ke Indonesia, 423 mantan narapidana terorisme bebas, dan ada pelatihan yang diadakan oleh kelompok radikal.‎

Meski begitu, BIN tak bisa menangkap lantaran tugas BIN hanya sebatas menggali informasi sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 .

"Kejadian ini jadi pelajaran dan evaluasi semua. Karena itu perlu ada peran BIN lebih. Undang-undangnya perlu direvisi. Di mana BIN, diberi kewenangan lebih menangkap dan menahan," ujar Kepala BIN Sutiyoso di kantornya, Jakarta, Jumat 15 Januari 2016.‎ (An/em/lf)

Read More

Kemampuan Jokowi Atasi Radikalisme Agama Belum Terbukti

Kemampuan Jokowi Atasi Radikalisme Agama Belum Terbukti

18 Jan 2016 - 23:39 PM

 

JAKARTA, KMI – Direktur Eksekutif Setara institute, Hendardi menilai banyaknya kelompok radikal yang berujung pada aksi teror maut merupakan kegagalan pemerintah mengatasi wabah intoleransi di Tanah Air.

“Bom di Thamrin kemarin menunjukkan persoalan intoleransi sebagai titik awal terorisme,” ungkapnya di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/1).

Dia juga mengatakan, belum ada bukti nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menyelesaikan kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama sejak terbentuknya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pihaknya merekomendasikan agar pemerintah memenuhi janji untuk membenahi persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan membuatnya sebagai target kerja utama dalam jangka pendek dan menengah.

Hendardi yakin, langkah tersebut bisa mempersempit perekrutan yang dilakukan kelompok radikal dari pelaku intoleran. (An/em/lf)

Read More

Pemerintah Diminta Tak Tentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Tak Tentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa

17 Jan 2016 04:47 PM

JAKARTA, KMI – Pemerintah diminta tidak menentukan prioritas penggunaan dana desa, menurut Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Farid Adi Rahman penentuan prioritas penggunaan dana desa tidak diperlukan karena setiap desa sudah mempunyai kebutuhan yang berbeda.

“Kalau di Papua dan Sumatera, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi karena infrastruktur sudah memadai,” ucap Farid di Jakarta, Minggu (18/1).

Sebab itu, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah modal, badan usaha milik desa, pasar hingga pelatihan sumber daya manusia.

Dengan demikian seharusnya, pemerintah tidak perlu menentukan namun cukup mengkonfirmasi saja. Hal itu diyakini dapat memajukan perekonomian di desa, seperti yang diharapkan pemerintah.

Read More

Jokowi Bangga Rakyat Tak Takut Hadapi Teroris

Jokowi Bangga Rakyat Tak Takut Hadapi Teroris

16 Jan 2016 17:08 AM

JAKARTA, KMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa bangga dengan rakyat Indonesia yang berani menghadapi teroris pasca adanya aksi bom bunuh diri di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

“Saya bangga rakyat Indonesia tidak takut hadapi teroris. Kita semua ingin hidup damai di negeri ini-Jkw,” tulis Jokowi lewat akun Twitter pribadinya @jokowi dengan disertai foto kerumunan warga Jakarta di Sarinah yang tengah menyuarakan kampanye #kamitidaktakut.

Kampanye #kamitidaktakut memang terus disuarakan sejak peristiwa ledakan dan penembakan di Thamrin untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan pernah kalah oleh teror.

Jokowi sendiri kemarin Jumat (15/1) telah blusukan ke beberapa wilayah di Jakarta dan Jl Thamrin dekat Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, tempat terjadinya aksi teror. Dia memastikan bahwa Jakarta aman bagi siapapun

 

Read More

Komisi I Desak Pemerintah Kembalikan Peran TNI Berantas Teroris

Komisi I Desak Pemerintah Kembalikan Peran TNI Berantas Teroris

(Kaukusmudaindonesia.blogspot.co.id)

 
JAKARTA, KMI – Pemerintah diminta untuk mengembalikan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan operasi selain perang. 

Salah satunya adalah memberantas tindakan terorisme, Komisi 1 minta TNI Diberi Kewenangan Berantas Pelaku Teror.

Hal itu diutarakan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Effendi Simbolon menanggapi adanya aksi teror bom yang terjadi di Sarinah, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

“(Pengeboman dan serangan bersenjata) ini klasifikasinya masuk ke dalam makar, separatis. 

Tidak kemudian dibiarkan penanganannya berlama-lama,” kata Effendi di Jakarta, Jumat (15/1). Walaupun kekuatan TNI sempat disalahgunakan oleh rezim dan kekuatan politik dominan di negeri ini.

Effendi menilai, pihak keamanan sangat lamban dalam merespons serangan di Sarinah. Pendapat itu didasarkan pada tidak adanya personel antiteror yang diterjunkan di lokasi pasca terjadinya ledakan.

"Ini kejadian di tengah kota, bukan di pedalaman Sumatera. Mana pasukan antiterornya?" sindir Effendi.

Meski kekuatan TNI pernah disalahgunakan oleh rezim dan kekuatan politik dominan di negeri ini, Effendi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan PP sebagai operasionalisasi dari UU TNI.

"Di UU TNI jelas di sana ada sejumlah hal yang bisa dilakukan TNI selain perang, termasuk melakukan tindakan pencegahan separatis dan teror," pungkas Effendi.(An.17.08)

Read More

Ke Empat Kader Megawati Telah Mencoreng Kehormatan Keluarga Bung Karno

Ke Empat Kader Megawati Telah Mencoreng Kehormatan Keluarga Bung Karno

     JAKARTA, KMI– Dia di juluki "Ratu Kebal Hukum" dan sebagian besar orang di negeri ini lebih mengenalnya sebagai politisi "Banteng Betina". Kedua julukan itu menjelaskan tentang posisi dan peran Megawati selaku Ketua Umum PDIP dalam perspektif hukum dan politik.

Di perhelatan politik nasional, lebih dari 14 tahun Megawati telah memperlihatkan setumpuk prestasi yang spektakuler. Yakni, kehandalannya memandu PDIP sebagai sarana koruptor, corong pembela konglomerat hitam BLBI, panggung pelacuran intelektual pro asing dan aseng, hingga wadah penampung aspirasi kaum homo, waria dan lesbi.

Berbagai elemen yang berasal dari dunia hitam tersebut, menyatu dan tunduk sepenuhnya pada kepentingan syahwat kekuasaan Megawati. Dan melebur dalam kolaborasi politik bertopeng demokrasi, yang sering kali hadir mempertontonkan praktek politik kotor dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan terselubung.

Bobroknya kepemimpinan Megawati, acap kali menuai kecaman dan perlawanan serius dari rakyak banyak. Bahkan, Rachmawati Soekarnoputri, adik kondungnya, belum lama ini memperlihatkan sikap gusar dan menuding Megawati telah mencoreng kehormatan keluarga Bung Karno.

Kepada pers, Rachmawati dengan lantang bersuara membeberkan dosa-dosa politik Megawati. Di antaranya kasus penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas Tangguh, pembelian Sukhoi “bodong”, penjualan VLCC, dan kebijakan memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and Discharge.

Rachmawati menegaskan: “Kasus-kasus ini perlu dijelaskan, agar publik mengingat kembali kualitas kepemimpinan Mega dan partainya”. Sikap tegas itu datang dari lingkaran keluarga Bung Karno dan patut diberi apresiasi.

Akibat perilaku korup Ke empat kader megawati, dan apa yang dilakukan oleh ke empat kader Megawati adalah sebuah pengkhianatan kepada negara dan rakyat.

Atas perbuatan keempatnya, Damayanti, Julia, dan Dessy dijadikan tersangka penerima suap dan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Hutuf b atau Pasal 11 Undang-Undnag Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Abdul jadi tersangka pemberi suap dan melanggar Pasal 5 ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 ayat 1 Hutuf b atau Pasal 33 Undang-Undnag Tipikor.

Read More

PELAKU BOM SARINAH MERUPAKAN TERORIS TAHUN BARU.

PELAKU BOM SARINAH MERUPAKAN TERORIS TAHUN BARU.

(Kaukusmudaindonesia.blogspot.com)

Jakarta, Wakapolri Komjen Budi Gunawan mengatakan, empat teroris di Jalan MH Thamrin, Kamis (14/1/2016), merupakan pelaku yang merencanakan bom Natal dan tahun baru.

Yang lolos saat tahun baru itu pelaku saat ini," kata Budi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Budi masih menduga ada kaitan ledakan di Thamrin merupakan jaringan ISIS. Pasalnya, polisi mendeteksi ada pesan dari ISIS terhadap salah satu pelaku.

Polisi memastikan empat teroris tewas.
Dua pelaku bom bunuh diri, dua lainnya ditembak mati petugas. Sementara itu, dua warga sipil juga dipastikan meninggal dunia.

Read More

Korban Bom Sarinah 17 Orang, Lima di Antaranya Pelaku

Korban Bom Sarinah 17 Orang, Lima di Antaranya Pelaku

Kaukusmudaindonesia.blogspot.com (KMI)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal menyebutkan, jumlah sementara korban bom dan baku tembak yang terjadi di Sarinah, Jakarta Pusat, sebanyak 17 orang.

Dari 17 orang tersebut, lima di antaranya merupakan pelaku penyerangan yang terdiri dari tiga pelaku bom bunuh diri dan dua pelaku yang dilumpuhkan polisi di dalam Starbucks Coffee dan Djakarta Theater.

"Dari lima pelaku, tiga diduga melakukan bom bunuh diri. Sisanya ditembak polisi," kata Iqbal kepada pewarta, Kamis (14/1/2016).
Adapun 17 korban tersebut terdiri dari korban tewas dan korban luka-luka.

Kondisi saat ini, kawasan Jalan MH Thamrin masih disterilkan dari akses umum. Garis polisi dibentangkan dari depan Gedung Sari Pan Pacific hingga Gedung Sarinah.

Polisi masih mengamankan lokasi kejadian. Tampak personel Densus 88 Antiteror dan Gegana Polri yang masih berjaga.

Polisi telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku lain yang diduga berhasil melarikan diri dari lokasi.
Dari belasan korban, sebagian besar telah dilarikan dan dirawat ke Rumah Sakit Polri dan RSPAD Gatot Subroto.

Read More

Sarinah Diguncang Ledakan Bom, dan Video sadis ledakan bom di thamrin jakarta, Suasana mencekam

Sarinah Diguncang Ledakan Bom, dan Video sadis ledakan bom di thamrin jakarta, Suasana mencekam

 

JAKARTA,  Sebuah bom meledak sebanyak empat kali di pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/1), sekitar pukul 10.50 WIB. Dikabarkan, seorang polisi meninggal dunia dan beberapa orang terluka.

Selain di pos Lalin, ledakan juga terjadi di depan Starbuck.

Hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut berkaitan dengan kejadian berikut. Namun, berdasarkan data NTMC kepulan asap masih sangat terlihat di lokasi kejadian. (pm/bn)

inilah video sadis Ledakan Bom di Thamrin jakarta

 

KMI (Kaukusmudaindonesia.blogspot.co.id)

Read More

Profil Kaukus Muda Indonesia (Sejarah)

Profil

Kaukus Muda Indonesia (KMI)

 LATAR BELAKANG 

Pemuda merupakan tulang punggung bangsa dan sekaligus sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda mempunyai karakterisitik dan ciri khas yang senantiasa berfikir kritis dan dinamis dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan yang ada. Sifat kritis dan dinamis itu pula yang menghantarkan pemuda selalu berada di garda depan dalam setiap momentum perjuangan dan perubahan mulai dari masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Tengok saja, rentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang terjadi tidak pernah lepas dari peran dan kiprah para pemuda. Mulai dari peristiwa sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, perubahan politik nasional tahun 1966 dan terakhir gerakan reformasi tahun 1998. Gerakan reformasi 1998 yang dimotori oleh para aktifis mahasiswa dan pemuda berhasil memecahkan kebekuan rezim yang dianggap gagal serta menyeleweng dari semangat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan tangal 17 Agustus 1945.

Meski begitu, babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menghargai pluralisme dan HAM serta menjunjung tinggi keadilan tentu masih harus terus diperjuangkan dan diwujudkan. Perjuangan pemuda dan mahasiswa tidak boleh berhenti dan merasa cukup serta berpuas diri. Masih banyak agenda-agenda perjuangan dan berbagai persoalan dan tantangan zaman yang harus dijawab oleh pemuda, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, pemberantasan korupsi, terorisme dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Salah satu elemen mahasiswa dan pemuda yang terlibat secara aktif dalam gerakan reformasi 1998 adalah kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam “Kelompok Cipayung”. Mereka adalah gabungan organisasi mahasiswa dan pemuda yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Indonesia (PMKRI). Berangkat dari pemikiran diatas dan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan moral, akhirnya para eksponen aktifis “Kelompok Cipayung” merasa terpanggil untuk terus melanjutkan perjuangannya dengan membentuk organisasi yang bernama Kaukus Muda Indonesia (KMI).    

    VISI

Terbentuknya pribadi-pribadi bangsa Indonesia, terutama kalangan pemuda Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 

    MISI

        Menghimpun dan membina pemuda dan pemudi Indonesia seusai dengan asas dan tujuan KMI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

        Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan KMI serta upaya perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

        Mengupayakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun program-program kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

    PROGRAM

        Melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategis kebangsaan seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, ekonomi, pertahanan, budaya, pendidikan, IPTEK dan agama.

        Melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan kebangsaan, kepemudaan dan kemahasiswaan serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya. 

        Memberikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan terkait dengan berbagai permasalahan dan ancaman kebangsaan dan nasionalisme,

        Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang nasionaonalisme dan wawasan kebangsaan, pelatihan life skill, pelatihan kepemimpinan dan pemberdayaan lainnya.

        Melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik, ekonomi dan hukum kepada masyarakat secara luas. 

        Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok termarjinal yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak berkeadilan.

        Melakukan diseminasi dan sosialisasi gagasan, ide, hasil-hasil penelitian dan kajian dari para pakar dan dari internal lembaga kepada publik sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

        Menjalin kerjasama internasional dan nasional baik intansi pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun institusi dalam rangka ikut berpartisipasi menjaga kepentingan nasional.

    LEMBAGA MITRA

Guna mensukseskan programnya Kaukus Muda Indonesia menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga negara dan instansi pemerintah, lembaga internasional, swasta, kalangan kampus, profesional dan masyarakat luas.    

    STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi Kaukus Muda Indonesia (KMI) terdiri dari tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara sampai dengan perwakilan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

    PENUTUP

Demikian profil organisasi ini kami susun untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 08 Januari 2016

Read More