Tentang Janji Jokowi, Datang ke Hambalang dan Naik Helikopter Prabowo

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini dijadwalkan berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo adalah pesaing Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Dalam catatan detikcom, pertemuan hari ini sudah menjadi janji Jokowi dua tahun lalu. Dua tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 17 Oktober 2014 Jokowi yang saat itu belum dilantik menjadi Presiden ke-7 RI mendatangi rumah Prabowo di jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan singkat Prabowo Subianto dan Jokowi berlangsung cair dan penuh tawa. Sisa-sisa 'panasnya' suhu Pilpres 2014 pun tak lagi terasa. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengundang Jokowi datang ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di ujung pertemuan, Jokowi berjanji untuk datang ke kediaman Prabowo di Hambalang. "Untuk janji ke Hambalang, saya sanggupi untuk hadir," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Prabowo di Jl Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014) lalu. Jokowi menuturkan, sebenarnya dia sudah lama ingin menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang. Namun, belum pernah ada kesempatan. "Sebetulnya kami sudah akan ke sana naik helikopternya Pak Prabowo bulan Januari. Tetapi situasi tidak memungkinkan, terima kasih kami masih diundang," ujarnya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo di jalan Kertanegara saat itu berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Usai pertemuan keduanya melakukan jumpa pers bersama. Interaksi keduanya terlihat cair dan saling lempar canda. Hari ini Jokowi memenuhi janjinya untuk datang ke rumah Prabowo di Hambalang. Akankah Jokowi naik helikopter milik Prabowo? (Ay-ay)

Sumber - Detik.com

Read More

Inilah Alasan PDIP Tumbangkan Ahok

29 May 2016- 20:00 PM

JAKARTA, KMI- Untuk mengalahkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) pada Pilgub 2017 mendatang, PDI Perjuangan dan Partan Gerindra melakukan penjajakan untuk berkoalisi. Gerindra pun sudah merekomendasikan tiga nama kepada PDIP untuk dibahas layak tidaknya diusung untuk Pilgub DKI.

" Saya berpendapat bahwa dalam beberapa waktu kedepan banyak kader PDIP yang berani secara terbuka mengkritik Ahok karena Kondisi seperti itu diperkuat semakin meluasnya tuntunan mahasiswa dan publik untuk menumbangkan Ahok," kata pengamat politik Renaissance Foundation, Amir Hamzah.

Partai Demokrasi indonesia perjuangan ( PDIP ) akan mengikuti arus gerakan mahasiswa dan publik yang menginginkan Ahok jatuh dari kekuasaannya. Sengaja mereka Berkomplot dengan GERINDRA, PKS dan PAN.

Meskipun pihaknya sudah bertemu dengan Gerindra , dirinya mengatakan, kalau hasil pertemuan tersebut belum dilaporkan kepada ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pihaknya, lanjutnya, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan para partain politik lain.

"Belum (lapor ke Megawati), Karena kita rapat partai ini mingguan. Dan kebetulan tiap minggu juga kita bangun komunikasi politik dengan kekuatan parpol, minggu lalu dengan PKS. Kemarin Gerindra, Minggu depan dengan PAN. Kita terus lakukan safari, komonikasi politik. Perkembangan dari waktu kewaktu akan kita laporkan ke DPR," pungkasnya. (ay/nm/)

Read More

Akom Tidak Suka KPK Beritakan Anggota DPR yang Telat Setor LHKPN

JAKARTA, KMI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menjadikan keterlambatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai bahan pemberitaan.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, kalau punya niat baik sampaikan hal tersebut secara tertulis kepada pimpinan DPR. “Soal LHKPN ini, tolonglah KPK tulis surat ke pimpinan DPR agar pimpinan bisa mendorong anggota Dewan segera memenuhi kewajibannya menyerahkan LHKPN,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (28/5).

Ade menutrkan, dari keseluruhan 560 anggota DPR, sebagaimana yang disampaikan Sekjen DPR, tinggal sekitar 150 orang wakil rakyat yang belum menyerahkan LHKPN, terdiri dari dua kategori.

“Kategori A adalah kelompok yang sama sekali sekali belum menyampaikan LHKPN dan kategori B belum melakukan update terhadap LHKPN yang sebelumnya sudah diserahkan oleh anggota DPR ke KPK,” katanya.

Menurutnya, untuk mengisi formulir LHKPN tersebut bukan pekerjaan yang sederhana, sebab terlalu banyak hal teknis yang harus dipenuhi.

“Kalau KPK mau menjelaskan secara tertulis kepada pimpinan DPR tentang siapa saja dari anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN tersebut, pasti pihak kesekjenan akan membantu dengan cara memberikan bimbingan karena masalahnya sangat teknis,” tandasnya. (BN)

Read More

Seminar Kaukus Muda Indonesia

Read More

DIANCAM PREMAN, AHOK TERJUNKAN TANG PERANG MILIK TNI!

 JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam akan menurunkan tang perang milik TNI angkatan udara untuk menghadapi para preman dikawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Bahkan, Ahok menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah takut dengan ancaman siapapun, termasuk para preman Kalijodo.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut, bahwa sudah seharusnya kawasan kalijodo dinormalisasikan sebagai lahan hijau di Ibu Kota. Karena, Ahok menilai, kawasan tersebut sudah menjadi target pemprov DKI sejak dulu. Pasalnya, tak hanya meresahkan warga disekitar, maraknya perjudian dan prustitusi dikawasan tersebut telah menjadi lahan subur praktik haram oknum tak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, suami dari Veronica Tan itu, meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat merealisasikan rencana pemerintah DKI dalam mengembalikan fungsi sungai sebagaimana yang telah tertuang didalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.

Sebelumnya, perwakilan preman kalijodo menyampaikan peringatan berupa ancama yang ditujukan kepada Gubernur Ahok. Para preman menilai, langkah Ahok tersebut akan semakin mempersulit warga sekitar yang sejak lama sudah menggantungkan nasib di bantaran angke tersebut. Tak hanya itu, preman juga mengaku tak segan untuk melawan Ahok, jika benar akan membongkar paksa lapak mereka.

OLEH: AYNUL HASAN

Read More

KPK tangkap tangan Perdata Mahkamah Agung

Jakarta - KPK menangkap tangan Kasubdit Kasasi dan PK Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna (sebelumnya disebut Andri Setyawan-red). KPK menyebut menangkap Andri atas suap dari pengusaha IS dan pengacara ALE.

"Suap terkait permintaan penundaan salinan putusan kasasi, kasus korupsi" jelas Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha dalam jumpa pers, Sabtu (13/2/2016).

Penangkapan dilakukan pada Jumat (12/2) malam. Priharsa menyebutkan, Andri ditangkap di rumahnya di Gading Serpong dan ditemukan uang Rp 400 juta. Sedang pengusaha IS ditangkap di apartemennya. KPK juga menangkap pengacara ALE.

"Sopir IS dan dua orang petugas keamanan tempat domisili ATS juga diamankan," tutur Priharsa.(an/em/lf)

Read More

Gerakan pemuda Ansor kini Sudah Siap Bubarkan FPI!

GP Ansor Siap Bubarkan FPI!

on 23 Jan 2016 at 15:13 WIB

News KMI, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) siap membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut akan segera dilakukan jika pemerintah tak berani bertindak tegas pada organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu.

"Kalau pemerintah tidak tegas, maka GP Ansor bersama elemen lain akan merencanakan langkah pembubaran paksa FPI," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat GP Ansor Abdul Malik Haramain di Jakarta, Senin (2/6).

Malik mengemukakan hal itu terkait aksi massa FPI yang menyerang aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, Ahad (1/6) siang kemarin. Di antara yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah KH Maman Imanulhaq Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat.

Menurut Malik, tindakan FPI tersebut merupakan bentuk arogansi kelompok yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan harus dilawan. "Pelaku kekerasan, FPI, harus dibubarkan karena telah berperilaku barbar di negara demokratis," tandasnya.

Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan tindakan FPI tidak dapat ditolerir lagi. "Tindakan anarkis FPI mengancam kehidupan berbangsa di negeri ini," kata Sekretaris Jenderal Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa M.N. Purnamasidi.


Dikatakannya, banyak fakta yang menunjukkan FPI sering melakukan pelanggaran hukum dan main hakim sendiri terhadap warga masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka. Artinya, FPI tidak bisa hidup berdampingan dengan damai dengan warga masyarakat yang berbeda pandangan.

Garda Bangsa menyatakan akan mencari sendiri pelaku penganiayaan terhadap anggota AKKBB yang di dalamnya termasuk Kiai Maman yang juga anggota Dewan Syura DPP PKB jika polisi enggan menangkap mereka.

Sumber : Indoheadlinenews.com

Read More